• Jelajahi

    Copyright © MITRA KPK
    Best Viral Premium Blogger Templates

    PEMRED

    TNI

    Bupati Bandung Barat Stop Program MBG Usai Keracunan Massal Ratusan Siswa

    MITRA KPK
    Kamis, 25 September 2025, September 25, 2025 WIB Last Updated 2025-09-25T20:01:45Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

    Bupati Bandung Barat Stop Program MBG Usai Keracunan Massal Ratusan Siswa




    Bandung Barat, 25 September 2025 –
    Bupati Bandung Barat, Jeje Govinda, resmi menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa sekolah di wilayahnya. Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya desakan publik dan hasil investigasi sementara yang menunjukkan adanya kelalaian dalam pengawasan kualitas makanan yang didistribusikan melalui program tersebut.




    “Program MBG pada dasarnya memiliki niat baik untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Namun, keselamatan dan kesehatan para siswa jauh lebih utama. Untuk itu, kami hentikan sementara hingga seluruh mekanisme distribusi, pengawasan, dan kualitas pangan benar-benar terjamin,” tegas Jeje Govinda dalam keterangannya.



    Insiden keracunan massal ini menimbulkan keprihatinan mendalam. Puluhan siswa harus mendapatkan perawatan medis intensif, sementara ratusan lainnya mengalami gejala mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.



    Langkah penghentian program MBG ini sekaligus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang menyangkut hak dasar masyarakat, terutama anak-anak. Sesuai **Undang-Undang Kesehatan**, setiap penyelenggara negara wajib menjamin standar keamanan pangan dan gizi. Demikian pula, **Undang-Undang Pendidikan** menegaskan bahwa lingkungan sekolah harus bebas dari ancaman yang dapat membahayakan kesehatan peserta didik.



    Selain itu, publik berhak mengetahui secara transparan hasil investigasi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Masyarakat, khususnya orang tua siswa, menuntut agar pemerintah daerah membuka secara detail pihak penyedia makanan, mekanisme pengawasan, hingga langkah hukum yang akan diambil terhadap pihak-pihak yang lalai.



    Kasus ini juga menyentuh aspek Hak Asasi Manusia (HAM), mengingat hak atas kesehatan merupakan hak dasar yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah didesak untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak sekolah sebagai kelompok rentan.




    Saat ini, tim gabungan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta aparat kepolisian tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab utama keracunan massal.



    Penghentian program MBG oleh Bupati Bandung Barat diharapkan menjadi langkah awal reformasi kebijakan agar setiap program pemerintah tidak hanya populer secara politik, tetapi juga menjamin keselamatan rakyat.

    ( TIM )
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    NamaLabel

    +