GNI Kritik Kebijakan Pemerintah: BUMN & BUMD Rugi, Direksi dan Komisaris Tetap Kebanjiran Tantiem
Medan, 27 September 2025 – Ketua Umum Generasi Negarawan Indonesia (GNI), Rules Gajah, S.Kom, melontarkan kritik keras terhadap praktik pemberian tantiem (bonus kinerja) kepada jajaran direksi dan komisaris di BUMN maupun BUMD.
Menurutnya, kebijakan ini sangat janggal dan ironis, mengingat banyak perusahaan pelat merah seperti Pertamina, PLN, dan BUMN/BUMD lainnya kerap melaporkan kerugian atau kondisi keuangan yang sulit, namun manajemen puncak justru tetap menerima tantiem yang nilainya tidak sedikit.
“Perusahaan selalu rugi, tapi direktur dan komisaris malah dapat tantiem. Ini sungguh aneh aturan pemerintah jaman sekarang. Seharusnya kerugian ditanggung dengan perbaikan manajemen, bukan malah dijadikan alasan untuk tetap bagi-bagi bonus,” tegas Rules Gajah, S.Kom di Kantor GNI Medan, Sabtu (27/9/2025).
Kebijakan yang Kontradiktif
-
Tantiem seharusnya diberikan sebagai bonus kinerja atas laba bersih perusahaan.
-
Namun, dalam praktiknya, banyak BUMN tetap mengalokasikan tantiem meski kinerja keuangan defisit.
-
Hal ini memicu kecurigaan publik bahwa terdapat distorsi regulasi dan potensi penyalahgunaan wewenang.
Dampak Terhadap Publik
-
Membebani APBN/APBD – Kerugian BUMN/BUMD sering ditutup dengan subsidi pemerintah, yang pada akhirnya berasal dari uang rakyat.
-
Merosotnya Kepercayaan Publik – Rakyat menilai BUMN gagal menjalankan fungsi sebagai penopang ekonomi negara, namun tetap memberikan privilese kepada elite manajemen.
-
Mengabaikan Keadilan Sosial – Saat rakyat menghadapi kenaikan tarif listrik, BBM, dan berbagai beban ekonomi, direksi justru menerima bonus fantastis.
Desakan GNI
Generasi Negarawan Indonesia menegaskan beberapa tuntutan:
-
Cabut aturan pemberian tantiem untuk BUMN/BUMD yang mengalami kerugian.
-
Evaluasi kinerja direksi dan komisaris yang gagal membawa perusahaan ke arah laba.
-
Audit independen terhadap kebijakan remunerasi BUMN, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Pernyataan keras Ketua Umum GNI ini mencerminkan kegelisahan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. GNI menegaskan, BUMN dan BUMD harus kembali pada khittahnya sebagai agen pembangunan dan pelayanan publik, bukan menjadi lahan basah bagi elite manajemen.
( TIM )
