• Jelajahi

    Copyright © MITRA KPK
    Best Viral Premium Blogger Templates

    PEMRED

    TNI

    INSPEKTORAT DAIRI DITUDING MANDUL: Sorotan Tajam Media, Publik Bertanya—Tegur atau Diam Seribu Bahasa

    MITRA KPK
    Kamis, 14 Agustus 2025, Agustus 14, 2025 WIB Last Updated 2025-08-14T10:56:30Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini






    Dairi, – Sorotan publik terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Dairi kembali memuncak. Jawaban resmi RSUD Sidikalang yang diterima Redaksi RevolusiNews Dairi pada 30 Juni 2025 membeberkan fakta mencengangkan: adanya perjalanan dinas yang tidak sesuai Standar Satuan Harga Barang dan Jasa (SSHBJ) Kabupaten Tarutung.



    Dalam surat tersebut, RSUD Sidikalang bahkan mengakui bahwa temuan ini pernah tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumut Nomor 41.B/LHP/XVIII/MDN/04/2022 tanggal 25 April 2022, terkait Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021. Meski kerugian telah dikembalikan, publik menilai hal ini tetap sebagai bukti lemahnya kontrol Inspektorat dalam mengawasi pengelolaan uang rakyat.



    Pengawas atau Penonton?
    Seharusnya Inspektorat bertindak sebagai pengawas internal, memastikan tidak ada kebocoran maupun penyalahgunaan anggaran. Namun, bukannya tegas, lembaga ini justru dinilai lalai, membiarkan ketidaksesuaian perjalanan dinas hingga menjadi temuan BPK.

    "Inspektorat Dairi terlihat tidak profesional. Pengawasan lemah, evaluasi minim, dan tidak ada upaya serius memperbaiki sistem pengelolaan anggaran. Apalagi ini menyangkut dana kesehatan—nyawa warga dipertaruhkan," tegas sumber RevolusiNews di lingkungan RSUD Sidikalang.

    Publik pun bertanya-tanya: Apakah Inspektorat Dairi sudah memberikan teguran keras? Atau justru memilih diam, membisu seribu bahasa?

    Kritik Warga: Masa Depan yang Suram
    Salah seorang warga Dairi yang mengikuti pemberitaan ini mengaku kecewa.
    "Inilah gambaran lima tahun ke depan. Yang mengawasi dan yang diawasi sama-sama punya penyakit. Bagaimana mau sehat pengelolaan daerah kalau pengawasnya saja lesu?" ujarnya pedas.

    Kenyataan ini membuat masyarakat meragukan komitmen Inspektorat Dairi dalam menegakkan akuntabilitas dan transparansi. Bagi publik, kasus ini bukan sekadar angka dalam laporan BPK, melainkan cermin bahwa uang rakyat terlalu mudah “mengalir” tanpa kontrol yang layak.

    Kini bola panas ada di tangan Inspektorat Dairi. Tegur tegas atau terus jadi penonton—publik sedang mengamati.



    (Tim Media )
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    NamaLabel

    +