• Jelajahi

    Copyright © MITRA KPK
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Adv

     


    TNI

    Terapkan Meritokrasi, Bupati Masinton Pasaribu Petakan Potensi Lewat Profiling ASN Tapteng

    MITRA KPK
    Sabtu, 15 November 2025, November 15, 2025 WIB Last Updated 2025-11-15T16:24:29Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

    Terapkan Meritokrasi, Bupati Masinton Pasaribu Petakan Potensi Lewat Profiling ASN Tapteng




    PANDAN – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) mulai menerapkan sistem manajemen talenta dan meritokrasi dalam tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan ujian profiling ASN yang berlangsung di SMA N 1 Plus Matauli Pandan, Selasa–Kamis (11–13/11/2025).



    Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengatakan bahwa profiling menjadi fondasi untuk memastikan penempatan ASN lebih tepat, objektif, dan sesuai kompetensi. Kebijakan ini merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi di Tapteng.



    “Lewat ujian profiling, kompetensi dan keahlian ASN di Pemkab Tapteng bisa dipetakan secara menyeluruh. Ini tahap awal untuk manajemen talenta ASN,” kata Bupati Masinton Pasaribu usai meninjau pelaksanaan ujian, Kamis petang (13/11/2025).



    Masinton yang didampingi Wakil Bupati Mahmud Efendi menegaskan bahwa Pemkab Tapteng tidak lagi menerapkan pola penempatan aparatur berdasarkan pendekatan subjektif, melainkan berbasis sistem merit (meritocracy system).



    “Meritokrasi mendorong keadilan dan profesionalisme. Orang yang tepat harus berada pada posisi yang tepat berdasarkan kualifikasinya. Ini strategi untuk membangun birokrasi yang bersih, melayani, dan kompetitif,” ujar Bupati.



    Masinton menambahkan, profiling ini akan menjadi dasar penyusunan klaster kompetensi sehingga lebih mudah melakukan pembagian tugas, rotasi, dan promosi jabatan secara transparan.




    ๐Ÿ”ง Kolaborasi BPKSDM – BKN – SMA N 1 Plus Matauli



    Kegiatan ini merupakan kerja sama BPKSDM Tapteng dengan Kantor Regional BKN, serta melibatkan dukungan akademisi dan infrastruktur dari SMA N 1 Plus Matauli Pandan sebagai fasilitator lokasi dan perangkat pelaksanaan.



    Kepala SMA N 1 Plus Matauli, Deden Rachmawan, menyatakan komitmennya mendukung transformasi SDM pemerintahan di Tapteng:


    “Kami menyiapkan ruangan, komputer, jaringan, server, sistem Computer Based Test (CBT) berikut teknisinya. Alhamdulillah, BKN menilai kegiatan ini termasuk salah satu yang paling besar, paling lancar, dan paling baik pelaksanaannya,” ungkap Deden.



    BKN disebutkan turut menyampaikan apresiasi karena pelaksanaan ujian berbasis sistem CAT berlangsung online dan tanpa kendala berarti selama tiga hari.


    ๐Ÿ“ˆ 902 ASN Ikut Profiling



    Antusiasme peserta sangat tinggi. Bupati Masinton mengungkapkan bahwa total peserta mencapai 902 ASN dari berbagai OPD.



    “Kalau kita ingin membangun Tapteng naik kelas dan adil untuk semua, maka harus ditopang ASN yang juga naik kelas. Kita memerlukan ASN profesional dalam pelayanan publik, memiliki integritas, kreatif, dan mampu berinovasi,” tegas Masinton.



    ๐ŸŽฏ Arah Kebijakan: ASN Modern, Berintegritas, Melayani



    Pemkab Tapteng menargetkan peningkatan kualitas ASN secara berkelanjutan. Pada 2026 mendatang, pemerintah daerah merencanakan sejumlah program pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) berbasis kebutuhan kompetensi.



    Bupati menegaskan bahwa kemajuan daerah ditentukan oleh kolaborasi antara kepemimpinan daerah dan aparatur yang kuat dan profesional:


    “Maju mundurnya daerah bukan hanya pada komitmen kepala daerah, tetapi juga komitmen ASN-nya. Itu sebabnya kita terapkan manajemen ASN yang modern sebagaimana kebijakan nasional reformasi birokrasi.”


    ๐Ÿ“Œ Catatan Redaksi — Pentingnya Meritokrasi dalam Pemerintahan

    Sistem merit menjadi arus kebijakan nasional sejalan dengan amanat:

    • UU ASN tentang Sistem Merit dan Manajemen Talenta,

    • Reformasi Birokrasi Nasional,

    • Transformasi SDM Aparatur menuju birokrasi kelas dunia.

    Kebijakan ini diyakini dapat mengurangi risiko praktik KKN dalam mutasi dan promosi jabatan, memperkuat budaya kerja, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah


    ( TIM / Tapanuli)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    NamaLabel

    +