Gubernur Aceh Muzakir Manaf Lantik Dewan Ekonomi Aceh: Perkuat Kolaborasi dan Arah Baru Kebijakan Ekonomi Daerah
Banda Aceh, 9 Oktober 2025 — Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara resmi melantik Dewan Ekonomi Aceh (DEA) di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis malam (9/10).
Acara pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh anggota DPR RI asal Aceh, unsur Forkopimda Aceh, penasihat dan anggota Dewan Ekonomi Aceh, pimpinan instansi vertikal, perbankan, BUMN dan BUMD, lembaga ekonomi dan keuangan, serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Penguatan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf menegaskan bahwa pembentukan Dewan Ekonomi Aceh (DEA) merupakan langkah strategis Pemerintah Aceh untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan (knowledge-based), kolaboratif lintas sektor, dan responsif terhadap perubahan global.
“Dewan ini menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Kehadiran para pakar di dalamnya menunjukkan semangat baru yang akan menjadi modal penting dalam memajukan Aceh,” ujar Gubernur Muzakir Manaf.
Beliau juga menekankan bahwa potensi besar Aceh di berbagai sektor — terutama pertanian, perkebunan, kelautan, dan energi terbarukan — harus dimanfaatkan secara optimal guna memperluas lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan.
“Ini tanggung jawab kita bersama agar Aceh menjadi daerah yang maju dan berdaulat secara ekonomi, sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian daerah di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Peran Strategis Dewan Ekonomi Aceh
Dewan Ekonomi Aceh dibentuk sebagai wadah strategis yang menghimpun para akademisi, pelaku usaha, pakar ekonomi, dan tokoh masyarakat untuk memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Aceh.
Beberapa mandat utama DEA meliputi:
-
Menyusun analisis ekonomi berbasis data untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
-
Memberikan rekomendasi kebijakan fiskal, investasi, dan pembiayaan yang tepat bagi daerah.
-
Menentukan arah sektor unggulan Aceh agar dapat bersaing di tingkat nasional dan global.
-
Menjadi mekanisme penyeimbang dan pengawas kebijakan ekonomi agar tetap efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
-
Mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan digital, sejalan dengan tren ekonomi modern dan pembangunan berkelanjutan.
Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha
Pelantikan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil.
Gubernur Muzakir Manaf berharap, kehadiran DEA dapat mempercepat proses integrasi kebijakan ekonomi daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan arah pembangunan ekonomi Aceh.
“Kita ingin Aceh tidak hanya menjadi daerah yang kaya sumber daya, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi,” tutup Gubernur.
Menuju Ekonomi Aceh yang Berdaya Saing dan Berkeadilan
Pembentukan Dewan Ekonomi Aceh menjadi bagian dari visi besar Pemerintah Aceh dalam mendorong reformasi kebijakan ekonomi daerah.
Melalui lembaga ini, diharapkan lahir strategi konkret untuk memperkuat sektor-sektor unggulan daerah, memperluas investasi berkelanjutan, meningkatkan produktivitas UMKM, serta menciptakan iklim ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan adil bagi seluruh masyarakat Aceh.
(TIM)
